Pertengahan Bulan Ini, Ongkos Haji 2011 Akan Ditetapkan

Jakarta, CyberNews. Pemerintah dan DPR hingga kini masih menggodok besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun ini. Diharapkan, putusan ongkos haji itu selesai sebelum pertengahan Juli nanti.
"(Diputuskan) Sebelum DPR reses 15 Juli," kata Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat usai memberi materi di pelatihan petugas panitia haji non kloter 2011, di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (1/7).
Menurut berita yang beredar saat ini, seiring dengan kenaikan komponen pemondokan dan penerbangan, pemerintah mengusulkan agar BPIH naik. Namun DPR tidak sepakat dengan usulan itu.
Awal Juni lalu, dalam rapat dengan DPR, Menteri Agama mengusulkan agar BPIH tidak melebihi angka US$ 3.847, dari sebelumnya US$ 3.342.
Jamaah haji yang berangkat tahun ini adalah mereka yang telah masuk daftar tunggu sejak beberapa tahun lalu, yang telah setor Rp 25 juta. Bila BPIH disepakati, jamaah tinggal melunasi kekurangannya.
Bahrul mengatakan, hal yang menjadi perhatin saat ini adalah harga avtur, sebagai komponen terbesar dari harga penerbangan, yang sulit ditebak.
"Jadi kita tidak bisa mengatakan harganya biar murah, tapi avturnya naik," katanya.
Meski demikian, pemerintah akan berusaha menekan ongkos lewat berbagai cara. Misalnya menekan harga tiket pesawat terbang.  "Kita akan lakukan pembahasan termasuk dengan DPR, terkait perusahaan mana yang memberikan pelayanan yang lebih baik dan harga yang efisien," katanya.

Read More

Menkeu: Produsen Film Hollywood Sebaiknya Gunakan Importir Lain

Jakarta, CyberNews. Agar film-film Hollywood tetap bisa dinikmati para penikmat film di tanah air, para produsen film diminta memasukkan hasil produksi mereka ke Indonesia menggunakan importir yang tidak bermasalah.
"Kalau seandainya bisa dilakukan, realisasi itu tentu akan membuat masyarakat Indonesia sambut gembira dan juga produsen film di Amerika juga melihat perkembangan yang baik," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta, Jumat (1/7).
Menkeu menjelaskan, sebelumnya, pemerintah telah bertemu dengan duta besar AS dan beberapa perwakilan pemerintah AS.
"Mereka telah mendengar dari kami sebagai Menkeu dan nanti mendengar dari Menbudpar bahwa begitu banyak importir yang bisa diajak kerja sama," katanya.
Dalam pertemuan tersebut telah disepakati bahwa, permasalahan film ini bukan merupakan masalah antar produsen film yang tergabung dalam Motion Picture Association (MPA) dengan pemerintah Indonesia.
Namun, antara importir film yang belum memenuhi kewajibannya pembayaran royalti film dengan pemerintah Indonesia.

Read More

Gubernur Jateng Jamu Makan Malam Dubes

Magelang, CyberNews. Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo secara resmi menjamu makan malam para duta besar negara sahabat di Hotel Puri Asri Magelang, Jumat (1/7). Sebanyak 13 duta besar hadir memenuhi undangan mulai dari negara Jepang, Taiwan, hingga Peru.

Hadir juga dalam jamuan makan malam dua atase, satu konselor, tiga sekretaris duta besar, dan empat investor meliputi Singapura, Jepang, Taiwan, dan Chili. Begitu juga hadir sejumlah kepala daerah kabupaten dan kota se-Jawa Tengah.

Turut mewarnai jamuan makan malam, tarian Sekar Ningrat yang dibawakan mahasiswi Universitas Negeri Semarang (UNNES). Drama tari Prawiro Tamtomo yang juga ditampilkan, secara jenaka, mampu menambah hangat suasana malam yang dingin di Kota Magelang.

Dalam sambutannya, Gubernur Jateng Bibit Waluyo mengatakan, Jawa Tengah memiliki potensi yang sangat besar hampir di semua sektor mulai dari pertanian, peternakan, hingga pariwisata. Masing-masing berkembang dengan baik dan mampu berdaya saing dengan produk luar.
"Komoditas kopi dan teh, misalnya, kita memiliki area perkebunan yang cukup luas di beberapa daerah tinggi seperti Temanggung, Wonosobo, Tegal, dan sebagainya. Begitu juga komoditas perikanan, kita memiliki budidaya ikan patin yang potensinya sangat besar," ujarnya.
Ia menjelaskan, khusus untuk produk-produk pertanian dan perikanan akan dipamerkan dalam event Soropadan Agro Expo (SAE) 2011 di Soropadan Temanggung pada 2-5 Juli besok. Berbagai potensi akan dipamerkan seperti komoditas beras, kopi, sayuran, buah, dan sebagainya.

Acara jamuan makan malam ini sendiri merupakan bagian dari even SAE yang bertujuan menyambut kedatangan para duta besar negara sahabat. Menurut rencana, para duta besar akan turut menghadiri pameran yang direncakan akan dibuka Menteri Pertanian.
"Kami harap pameran ini memberikan bukti bahwa memang potensi Jawa Tengah sangat besar. Kami harapkan juga akan terjadi kemitraan antara petani atau kelompok tani sebagai produsen dan buyer selain juga para investor," harapnya.

Sementara itu, Duta Besar Peru Yuan Alfares Vita yang mewakili para duta besar mengemukakan kekagumannya pada beragam potensi yang ada di Jawa Tengah. Pihaknya pun sangat respect setelah melihat tayangan video yang diputar beberapa menit yang menampilkan aneka potensi Jateng mulai dari pertanian, perikanan, agro, hingga pariwisata.
"Secara pribadi saya ucapkan terima kasih kepada Pemprov Jateng atas undangan jamuan makan malamnya dan semoga kami juga bisa ikut melihat beragam produk hasil bumi Jawa Tengah dalam pameran agro," paparnya dalam bahasa Inggris dan sesekali berbahasa Indonesia

Read More

Presiden Hanya Pilih Mereka yang Profesional

Jakarta, CyberNews. Presiden SBY telah membentuk Satgas TKI. Dalam rapat yang dihadiri Menlu Marty Natalegawa, Menkum HAM Patrialis Akbar, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Presiden menyebutkan keduapuluh anggota. Nama-nama mantan pejabat pemerintahan, di luar pemerintahan, akademisi dan mereka yang berpengalaman dalam bidang diplomasi.
Nama-nama anggota Satgas Perlindungan TKI, yaitu: Mahtuh Basyuni (mantan Menteri Agama), Bambang Hendarso Danuri (mantan Kepala Polri), Nazaruddin Umar (Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama), Hendarman Supandji (mantan Jaksa Agung), Alwi Shihab (mantan Menteri Luar Negeri), Tatang Razak (Kepala Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri), dan Kemala Chandra Kirana (mantan Ketua Komnas Perempuan).
Beberapa pejabat dan mantan pejabat yang ikut menjadi anggota yaitu: Ramly Hutabarat (Kepala Badan Litbang HAM Kementerian Hukum dan HAM), Ahmad Rifai dan  Yunus Affan (pejabat Kementerian Hukum dan HAM), Abdul Latief (mantan Dubes RI di Qatar), Yuli Mumpuni (mantan Dubes RI di Aljazair), dan Humprey R Djemat (Ketua Umum DPP Asosiasi Advokat Indonesia).
Dua akademisi yang turut menjadi angggota satgas yaitu Siti Murtiyah Setyawati (akademisi Universitas Gadjah Mada) dan Rahmad Ridho (akademisi UIN Jakarta). Sedang lima pejabat BNP2TKI yang turut menjadi anggota satgas yaitu: Lisna Yuliani, Saiful Ridho, Sadono, Djamaluddin, dan Ferry. 
Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, nantinya Satgas bertugas melakukan pendampingan dan advokasi kepada TKI yang menjalani pidana di luar negeri. "Khususnya hukuman berat atau pidana mati," kata Djoko.

Read More